Perekonomian Indonesia pada Tahun 1965-1969

Perekonomian Indonesia pada Tahun 1965-1969

Masa peralihan tahun 1966-1968
Menyusul kudeta komunis yang gagal pada bulan September 1965, sebuah pemerintahan baru tampil sejak bulan Maret 1966. rezim baru ini mewarisi keadaan perekonomian yang sangat porak poranda.

• ketidakmampuan memenuhi kewajiban hutang luar negeri sebesar lebih dari US$32 milyar
• penerimaan ekspor yang hanya setengah dari pengeluaran untuk impor barang dan jasa
• ketidakberdayaan mengendalikan anggaran belanja dan memungut pajak
• laju inflasi secepat 30 - 50 persen perbulan
• buruknya kondisi prasarana perekonomian serta penurunan kapasitas produktif sektor industri dan ekspor

Menghadapi keadaan demikian yang semakin parah, ditetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi yang berupa upaya-upaya sbb :

• memerangi hiperinflasi
• mencukupkan stok bahan pangan terutama beras
• merehabilitasi prasarana perekonomian
• menigkatkan ekspor
• menciptakan lapangan pekerjaan
• mengundang kembali investor asing

Secara keseluruhan program ekonomi pemerintahan orde baru ini dibagi menjadi dua jangka waktu yang saling berkaitan yaitu jangka pendek dan jangka panjang. program ekonomi jangka pendek terdiri dari :

1. tahap penyelamatan ( bulan Juli hingga Desember 1966)
2. tahap rehabilitasi ( bulan Januari hingga Juni 1967)
3. tahap konsolidasi ( bulan Juli hingga Desember 1967)
4. tahap stabilitasi ( bulan Januari hingga Juni 1968)

Program jangka pendek ini diikuti dengan program jangka panjang yang terdiri atas rangkaian Rencana Pembangunan Lima Tahun ( REPELITA ) yang dimulai pada bulan April 1969. dalam rangka mendukung kebijakan jangka pendek pemerintah memperkenalkan Kebijakan Anggaran Berimbang (balanced budget policy) sementara itu berkenaan denagn beban hutang luar negeri terbentuk sebuah "konsorsium" negara-negara donatur yang bernama Inter-Governmental Group of Indonesia (IGGI). dengan kebijakan yang ditempuh selama periode jangka pendek ini, Indonesia membuka peluang bagi investor asing dan menaruh kepercayaan besar pada kekuatan pasar.

Di sektor moneter dilakukan reformasi besar atas sistem perbankan. bersamaan dengan itu Indonesia kembali menjadi anggota International Monetary Fund (kita keluar dari keanggotaan IMF pada bulan agustus 1965) tiga undang-undang baru ttg perbankan diberlakukan : masing-masing Undang-Undang ttg perbankan tahun 1967, Undang-Undang ttg Bank Sentral tahun 1968, Undang-Undang ttg Bank Asing tahun 1968. ketiganya menjadi basis legal bagi pelaksanaan dan pengaturan kerangka sistem moneter. peranan bank dan lembaga keuangan lainya sebagai "agen pembangunan" diperbesar. lembaga-lembaga ini diharapkan memobilisasi tabungan masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. mereka juga diharapkan memainkan peranan penting dalam pembangunan pasar uang dan pasar modal 

DAFTAR PUSTAKA :

Dumairy, 1999. Perekonomian Indonesia . Penerbit Erlangga 

Diposting oleh ungguh rekso di 02.57